Sejarah Islam tidak lahir dalam ruang kosong, steril. Ia tumbuh dalam realitas sosial dan politik yang keras, penuh kompromi, dan konflik, sesekali berdarah. Sejak wafatnya Nabi Muhammad pada 632 M, umat Islam langsung dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar yang hingga hari ini belum sepenuhnya selesai: siapa yang berhak memimpin, dan atas dasar apa—wahyu, garis keturunan, atau kekuatan politik ?
Di titik inilah agama dan politik mulai berkelindan, bukan sekadar berdampingan, tetapi saling menguasai.
Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama melalui forum Saqifah sering dirayakan sebagai kemenangan musyawarah. Namun di balik itu, tersimpan fakta yang lebih tajam: keputusan tersebut juga merupakan hasil dari manuver politik cepat untuk mencegah kekosongan kekuasaan. Di sisi lain, kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib melihat legitimasi bukan sekadar hasil konsensus, tetapi soal kedekatan dengan Nabi dan garis Ahlul Bait.
Dari sini, Islam bukan hanya melahirkan peradaban, tetapi juga mewariskan perbedaan politik yang kemudian dibungkus sebagai perbedaan teologis: Sunni dan Syiah.
Masa yang sering disebut ideal—Khulafaur Rasyidin—ternyata menyimpan retakan serius. _Pembunuhan Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Talib, menjadi bukti bahwa legitimasi agama tidak cukup untuk meredam konflik kepentingan. Tuduhan nepotisme, ketimpangan distribusi kekuasaan, dan kekecewaan wilayah memperlihatkan satu hal penting: politik tetap bekerja dengan logika kekuasaan, bahkan ketika dibungkus simbol agama.
Puncaknya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Perang Jamal yang melibatkan Aisyah, lalu Perang Shiffin melawan Muawiyah bin Abi Sufyan, menandai satu babak gelap. Umat Islam saling mengangkat pedang atas nama kebenaran. Arbitrase (tahkim) yang seharusnya menjadi jalan damai justru melahirkan kelompok ekstrem seperti Khawarij, yang dengan mudah mengkafirkan lawan politik.
Di sini, garis batas antara agama dan politik runtuh total Perbedaan pilihan politik berubah menjadi vonis teologis. Transformasi paling radikal terjadi ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan Dinasti Umayyah. Sistem yang sebelumnya berbasis musyawarah berubah menjadi monarki turun-temurun. Ini bukan sekadar perubahan struktur kekuasaan, tetapi juga perubahan paradigma: agama tidak lagi menjadi penuntun politik, melainkan sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Dan tragedi itu mencapai puncak simboliknya di Karbala.
Pembantaian Husain bin Ali oleh rezim Yazid bin Muawiyah bukan sekadar konflik keluarga atau perebutan tahta. Ia adalah pesan sejarah yang keras: ketika kekuasaan kehilangan moralitas, bahkan cucu Nabi pun tidak aman.
Sejak itu, konflik dalam Islam tidak lagi hanya soal siapa yang memimpin, tetapi juga tentang makna keadilan, kebenaran, dan keberpihakan agama dalam politik.
Masalahnya, sejarah ini tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus diwariskan, direproduksi, dan seringkali dimanfaatkan. Dalam banyak konteks modern, termasuk di Indonesia, agama masih kerap dijadikan alat mobilisasi politik. Simbol-simbol suci dipinjam untuk kepentingan elektoral. Fatwa, mimbar, dan identitas keagamaan menjadi instrumen untuk membangun legitimasi, atau menghancurkan lawan.
Kita sering lupa: konflik awal Islam bukan sekadar soal benar dan salah, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan dikelola tanpa merusak nilai-nilai yang seharusnya dijaga agama.
Ironisnya, pelajaran sejarah itu justru sering diabaikan. Politik hari ini mengulang pola lama: membungkus ambisi dengan bahasa moral, _Menutupi kepentingan dengan simbol kesalehan, dan mengubah perbedaan politik menjadi permusuhan identitas. Padahal, jika membaca sejarah secara jujur, kita akan sampai pada kesimpulan yang tidak nyaman: agama tidak pernah bermasalah—yang bermasalah adalah bagaimana manusia menggunakan agama dalam perebutan kekuasaan.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah agama boleh masuk ke dalam politik. Itu sudah terjadi sejak awal. _Pertanyaan yang lebih relevan adalah:_apakah politik masih tunduk pada nilai-nilai agama, atau justru agama yang telah ditundukkan oleh kepentingan politik ?
Sejarah para sahabat telah memberi peringatan keras. Tapi seperti biasa, manusia lebih sering mengulang konflik daripada belajar sejarah konflik.
