Bupati halbar Sebut RSP di Loloda seperti gedung di tengah hutan, Sahrir Jamsin : Loloda bukan hutan kosong ada Hak masyarakat yang wajib dipenuhi 

Sabtu, 21 November 2026 - 00:28 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

HALBAR,- Bupati Kabupaten Halmahera barat Maluku Utara James Uang Sebut Pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) di Loloda seperti gedung di tengah hutan dan belum layak di bagun dengan alasan infrastruktur jalan dan lokasi yang belum memandai

Pernyataan bupati tersebut, kini menuai kritik, dari aktivis Dan juga Ketua Sentrum Mahasiswa Indonesia (SEMAINDO) Halmahera barat Sahrir Jamsin, jumat (20/11/2026)

Sahrir menilai sebagai kepala daerah setiap ucapan mencermati terlebih dahulu, Jagan di jadikikan seolah-olah hanya sekadar pendapat pribadi,

Menurutnya persoalan utama dari pernyataan tersebut bukan hanya terletak pada pilihan kata, tetapi juga pada perspektif pembangunan yang seolah-olah menempatkan keterisolasian wilayah sebagai hambatan untuk menghadirkan pelayanan publik.

Rumah sakit di Loloda dianggap seperti membangun gedung di tengah hutan

bagaimana pemerintah memandang masyarakat yang setiap hari hidup dan menggantungkan harapan di wilayah tersebut, Loloda bukan hutan kosong. Di sana ada manusia, ada kehidupan, dan ada hak masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah,” tegas Sahrir.

Ia menjelaskan, dalam perspektif ekonomi pembangunan, keterisolasian wilayah seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk memperkuat intervensi pembangunan, bukan justru menjadi pembenaran untuk mengurangi perhatian.

Sahrir mengaitkan persoalan tersebut dengan pemikiran ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, melalui konsep *Development as Freedom*. Dalam pandangan tersebut, pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak.

“Rumah sakit bukan sekadar bangunan fisik. Ia merupakan investasi sosial yang menyangkut keselamatan manusia. Ketika masyarakat Loloda harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, maka kehadiran fasilitas kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan mendasar, bukan sekadar pilihan kebijakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sahrir menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya menggunakan pertimbangan efisiensi teknis dan ekonomi jangka pendek dalam menentukan arah pembangunan. Sebab, wilayah yang sulit dijangkau justru membutuhkan keberpihakan anggaran dan kebijakan yang lebih besar.

Ia juga mengingatkan pemikiran John Rawls tentang keadilan distributif, bahwa kebijakan publik semestinya memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung.

Dalam konteks Halmahera Barat, masyarakat Loloda tidak boleh terus-menerus menjadi kelompok yang berada di pinggiran prioritas pembangunan hanya karena persoalan geografis.

“Jangan sampai wilayah yang paling membutuhkan kehadiran pemerintah justru dianggap sebagai wilayah yang tidak layak mendapatkan pembangunan. Jika logika seperti ini dipertahankan, maka ketimpangan akan terus diwariskan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya,” lanjutnya.

Mengkritik pertanyaan bupati

Bupati Kabupaten Halmahera Barat diminta membuka penjelasan secara transparan mengenai polemik pembangunan RSP, khususnya terkait rencana awal pembangunan di Desa Jano, Kecamatan Loloda Tengah, dan pemindahan lokasi ke Kecamatan Ibu.

Publik kini berhak mengetahui dasar  pertimbangan pemindahan lokasi, kajian teknis yang digunakan, persetujuan kementerian terkait, perkembangan fisik pekerjaan, serta pertanggungjawaban anggaran proyek tersebut.

“Jangan hanya memberikan penjelasan melalui pernyataan politik. Publik membutuhkan data, dokumen, dan pertanggungjawaban yang bisa diuji. Apalagi ini menyangkut anggaran negara dan kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, persoalan pembangunan RSP tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai sulit atau mudahnya akses menuju Loloda. Pemerintah harus memastikan bahwa persoalan teknis tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

seorang kepala daerah tidak cukup hanya mampu membangun wilayah yang mudah dijangkau dan memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Ukuran keberhasilan kepemimpinan justru terlihat dari kemampuannya menghadirkan pembangunan bagi masyarakat yang selama ini hidup dalam keterbatasan.

Menjadi bupati bukan hanya tentang memimpin wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga memastikan masyarakat yang berada di wilayah paling terpencil tidak ditinggalkan dari berbagai macam aspek infrastruktur dan pelayanan hukum wajinya benar-benar mereka juga merasakan.

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 00:28 WIT

Bupati halbar Sebut RSP di Loloda seperti gedung di tengah hutan, Sahrir Jamsin : Loloda bukan hutan kosong ada Hak masyarakat yang wajib dipenuhi 

Berita Terbaru

Uncategorized

Kapolri Mutasi lima Kapolres Termasuk Wakapolda Malut 

Minggu, 22 Nov 2026 - 16:40 WIT

Nasional

PSI Balas PKB: Koalisi Hak Partai Bukan Orang per Orang

Rabu, 18 Nov 2026 - 22:49 WIT