TOBELO, Pemkab Halmahera Utara kembali merai prestasi terbaik dalam tata kelola keuangan daerah. Prestasi yang membanggakan itu kesepuluh kalinya secara berturut-turut,
Kabupaten Halmahera Utara berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pemkab halut sendiri tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah ini adalah bukti nyata menjadi penegasan atas konsistensi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan, dan akuntabel, secara terbaik tata kelola keuangan
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, didampingi Ketua DPRD Halmahera Utara, Cristina Lesnussa, dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Kamis 4 Juni 2026.
LHP tersebut diserahkan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, Bhuono Agung Nugroho, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., CertDA., CSFA., CertIPSAS, kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Bhuono menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Atas nama BPK, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemerintah daerah yang telah berhasil menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kami berharap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal guna memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Bagi Kabupaten Halmahera Utara, capaian ini bukan sekadar angka. Sepuluh kali opini WTP yang diraih secara beruntun mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan di tengah berbagai tantangan pembangunan yang terus berkembang.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Halmahera Utara, Rusli M. Taher, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tersebut. Menurutnya, opini WTP ke-10 menjadi buah dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berkomitmen memperbaiki kualitas administrasi dan pengelolaan keuangan pemerintah.
“opini WTP ke-10 yang berhasil diraih Kabupaten Halmahera Utara dan seluruhnya diperoleh secara berturut-turut. Ini adalah capaian yang patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ucap rusli
Menurutnya, pemeriksaan LKPD oleh BPK merupakan instrumen penting untuk memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Karena itu, opini WTP yang diberikan BPK merupakan bentuk pengakuan profesional terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah.
ia juga memberikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara yang selama ini terus memberikan suport pendampingan, arahan, serta masukan konstruktif kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara atas pembinaan, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses pemeriksaan. Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membantu kami mempertahankan opini WTP hingga 10 kali berturut-turut,” ungkapnya.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade berturut-turut menjadi catatan prestasi tersendiri bagi Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah kepemimpinan bupati Piet hein babua dan Wakil bupati Kasman Hi ahmad.
ini artinya Halmahera Utara kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah di Maluku Utara yang mampu menjaga konsistensi pengelolaan keuangan dan meningkatkan pelayanan publik secara terbaik, transparan, dan bertanggungjawab.
